SOP Fingerprint Dinas Kominfo

authorAdministrator date29 Januari 2021 comments61 Dilihat

 Standar Operasional Prosedur (SOP) Fingerprint

 

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
  5. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN;
  6. PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keppres RI Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
  8. Keputusan Mendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Managemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Menteri PAN Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkukp Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan

 

KUALIFIKASI PELAKSANA

  1. Memahami peraturan penyusunan SOP
  2. Memahami aturan yang berkaitan dengan finger print
  3. Memahami tugas dan fungsi
  4. Memahami peraturan/pedoman tentang absensi sidik jari (fingerprint)
  5. Staf Teknik Informatika pengelola Informasi berupa data-data

 

KETERKAITAN

SOP Surat Masuk (Data rekap pendukung yang sah dari SKPD)

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Absensi Sidik Jari

 

PERALATAN/PERLENGKAPAN

  1. Peraturan/Perundang-Undangan
  2. Perangkat computer
  3. ATK
  4. Perangkat Fingerprint
  5. Aplikasi Finger Print

 

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

  1. Alur kegiatan tidak berstandar’
  2. Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan tidak seragam

 

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik (komputer/laptop) dan manual (odner)

Tag :