Logo
images

Sekda Saipul Hadiri Rakornas TPAKD 2021 Secara Virtual

Sekretaris Daerah kabupaten Way Kanan, Saipul, S.Sos., M.IP Menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tahun 2021,  Secara Virtual di Ruang Rapat Setdakab, Kamis (16/12/2021)

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ir.Kussarwono, M.T, Kadis TPHP, Ir. Maulana M, M.AP, Kadis PMK, Ixuan Akhmadi, S.Sos, Kadis Indag, Kiki Christianto, S.E.,M.M, Kadis Koperasi dan UKM, Drs. Rinaldi, M.M, kepala bappeda, Indra Zakariya Rayusman, S.H.,M.H, kepala bapenda, Drs. Nuryadin Ali Mustofa, kepala BPKAD, Kusuma Anakori, S.E.,M.A.P, Kabag Perekonomian Riva Adi Candra, S.Sos., M.H. serta pimpinan BPRS Syariah dan Bank Lampung Way Kanan

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tersebut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Drs. Teten Masduki, Ketua Dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, wimboh Santoso, jajaran anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan serta para kepala daerah tingkat provinsi serta Kabupaten dan kota

Menyampaikan laporannya, Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara menyampaikan terima kasih telah hadir dalam rakornas TPAKD karena Kehadiran hal tersebut merupakan bukti semangat kerja nyata untuk bersinergi berinovasi terutama dalam membuka akses keuangan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjadikan Indonesia yang terus tumbuh dan lebih tangguh ke depan

“Rakor TPAKD hari ini  mengusung tema percepatan akses keuangan di daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah bersama dengan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.Telah menyiapkan serangkaian inisiatif strategis untuk menghadapi berbagai tantangan di sektor jasa keuangan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional” Ucap Tirta Segara

“percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024, Untuk mewujudkan hal tersebut, maka keberadaan dan peran dari TPAKD menjadi sangat penting sesuai Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang strategi nasional keuangan inklusif SNKI dan permenko bidang perekonomian nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan SNKI. TPAKD diberikan tugas sebagai pelaksana SNKI di tingkat daerah” Lanjutnya

Tirta Segara menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 325 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD di tingkat provinsi dan 291 TPAKD tingkat Kabupaten/kota, Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di daerah, Kemajuan teknologi informasi serta pengembangan potensi ekonomi di daerah.

“Berbagai program kerja telah diimplementasikan oleh TPKAD dengan fokus utama ada 4 hal.Optimalisasi produk dan layanan keuangan.Yang kedua, penguatan infrastruktur akses keuangan.Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan dan yang keempat asistensi dan pendampingan” Ucap Dewan Komisioner OJK tersebut

“Dalam rangka implementasi program tematik tahun 2021 beberapa capaian dari TPAKD antara lain adalah .Akselerasi pembukaan rekening tabungan melalui program satu rekening satu pelajar atau kejar, kejar ini merupakan salah satu bentuk aksi pelajar Indonesia menabung dalam rangka implementasi keputusan presiden nomor 26 tahun 2019 tentang hari Indonesia menabung. dan sampai dengan triwulan iii tahun ini tercatat sebanyak 43,4 juta rekening tabungan segmen anak atau pelajar atau kurang lebih sebesar 67,2% dari pelajar Indonesia telah memiliki rekening dengan nominal 26,3 triliun rupiah” Lanjutnya

Dewan Komisioner OJK tersebut menegaskan bahwa terkait program kejar ini diperlukan sinergi dan dukungan dari Kemendikbud ristek Kementerian Agama ke Mendagri dan pemerintah daerah sehingga dapat diimplementasikan secara lebih.Masih di seluruh Indonesia

Plh, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D menyampaikan bahwa Rapat koordinasi nasional TPAKD kali ini merupakan salah satu wujud nyata kebersamaan kita dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak kepada ojk, kepada Bank Indonesia, kepada menteri dan seluruh gubernur, bupati, walikota yang telah menyamakan satu persepsi dan sinergi dalam usaha pemulihan kondisi perekonomian di masa pandemi covid.19 guna menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat”

Dirjen Bina Keuda Kemendagri Mengatakan bahwa TPKAD lahir dari inisiasi dan diawali dalam rangka membentuk tim yang sangat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di daerah, mendukung kemandirian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam upaya mencapai tingkat Inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

“Program pemulihan ekonomi nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menjaga dan memperkuat pergerakan roda perekonomian, TPKAD secara aktif telah terlibat dalam usaha pemulihan ekonomi nasional melalui skema pembiayaan aplikatif yang telah diluncurkan dan diadopsi oleh berbagai daerah di Indonesia. Peranan TPKAD terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini sangatlah penting” Ucap Agus Fatoni

“Hal ini sejalan dengan tujuan dari TPKAD Antara lain, yang pertama adalah untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas luasnya kepada masyarakat, Antara lain melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian.Daerah yang kedua mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta satuan kerja perangkat daerah. Perwakilan Kementerian, lembaga di daerah, lembaga jasa keuangan dan pengangkut pemangku kepentingan terkait dalam rangka perluasan akses keuangan di daerah ketiga.Menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam rangka pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah. Keempat, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan umkm serta rintisan dan membiayai pembangunan sektor prioritas dan yang kelima mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia” Lanjutnya

Agus Fatoni Mengatakan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan menjadi kekuatan yang besar untuk membantu masyarakat dan UMKM. Hal ini menjadi tugas bagi TPKAD untuk menghubungkan para pihak dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional. Jumlah BPD saat ini sebanyak 26 BPD dengan total aset sebesar 796,45 triliun. Total kredit sebesar 473 triliun rupiah dan dana total dana pihak ketiga sebesar 500.67 triliun dan laba bersih 63 triliun. Sementara jumlah BPR milik PEMDA sebanyak 204 BPR dengan total aset sebesar 367 triliun. Kemudian total kredit sebesar 28,02 dan total dana pihak ketiga.Sebesar 25,3 triliun dengan kekuatan perbankan daerah ditambah dengan 18 BUMD pinjaman kredit daerah ini akan menjadi kekuatan besar bagi peningkatan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM.Jumlah umkm sebanyak 64.334 juta unit. Pemerintah juga mendorong percepatan perekonomian melalui program kur dan bantuan bantuan yang sifatnya mendorong perekonomian dan kami meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan realisasi belanja guna mendukung pemulihan ekonomi serta meningkatkan pelayanan masyarakat serta Kolaborasi dan sinergi pemerintah melalui TPKAD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk berbagai tim yang ada di daerah seperti tim pengendali inflasi daerah dan.Tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah menjadi sangat strategis” Jelas Agus Fatoni

Agus Fatoni menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus mendorong dan mendukung terciptanya pencapaian program pemerintah mengenai strategi nasional, keuangan inklusif dan TPAKD, dan Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada daerah yang telah membentuk TPAKD dan kepada daerah yang belum membentuk, kKami harapkan untuk segera membentuk sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan percepatan inklusi keuangan di daerah


TAG

Tinggalkan Komentar